Potensi Pembiayaan Rp225,5 Miliar, Menteri PKP Tagih Komitmen BNI Dukung Sektor Perumahan

RubrikProperti.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mendorong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) untuk mempercepat dan meningkatkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP).

Program pembiayaan ini diarahkan sebagai instrumen strategis yang mudah, murah, dan cepat bagi para pelaku usaha di sektor perumahan serta masyarakat luas.

Arah tersebut disampaikan oleh Menteri PKP saat menghadiri acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang dihelat oleh BNI di Graha Jalapuspita, Jakarta, pada Kamis (10 September 2026).

Berdasarkan data internal BNI, tercatat adanya potensi penyaluran pembiayaan KPP yang cukup masif, yakni mencapai Rp225,5 miliar yang berasal dari 418 calon debitur potensial.

Rincian potensi alokasi pembiayaan tersebut terbagi ke dalam dua sektor utama:

• Sisi Penyediaan (Supply): Melibatkan 17 calon debitur dengan total plafon Rp73,8 miliar, yang terdiri atas 6 developer (plafon Rp27 miliar), 6 kontraktor (plafon Rp25 miliar), serta 5 toko bangunan (plafon Rp21,7 miliar).
• Sisi Permintaan (Demand): Didukung oleh 401 calon debitur dari kalangan UMKM dengan total plafon mencapai Rp151,7 miliar.

Dalam kegiatan peninjauan tersebut, Menteri PKP turut berdialog secara langsung dengan sejumlah peserta guna memotret kondisi riil di lapangan. Ia mengecek langsung besaran plafon pembiayaan, tingkat suku bunga, alur proses pengajuan, hingga memastikan ketiadaan pungutan liar di luar ketentuan resmi.

Baca Juga: Libatkan PPAT hingga Pemda, Ini Kunci Sukses Layanan PERINTIS 10 Hari Kementerian ATR/BPN

Tegaskan Integritas dan Ekosistem Naik Kelas

Menteri PKP memberikan penekanan khusus terkait pentingnya integritas dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Ia meminta kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila menemukan adanya praktik pungutan liar atau hambatan birokrasi yang merugikan.

Menurutnya, praktik lancung semacam itu hanya akan mendongkrak biaya ekonomi tinggi yang pada akhirnya mencekik masyarakat kecil.

Ia menambahkan, kehadiran KPP tidak sekadar dirancang untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak, melainkan sebagai katalisator agar pelaku usaha dapat naik kelas. Rantai pasok ini mencakup developer, kontraktor, toko bangunan, hingga UMKM yang menjalankan usahanya dari rumah.

“Kita harus naik kelas. Kita harus bangga kalau orang miskin jadi menengah, menengah jadi atas. Tapi dengan cara yang benar, bukan korupsi,” tegas Menteri Ara di hadapan para peserta.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga menggandeng Komisaris BP Tapera, Heru, untuk memberikan edukasi langsung mengenai tata cara pencarian rumah subsidi melalui aplikasi Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang). Peserta diajarkan cara memilah lokasi dan memilih opsi rumah subsidi yang sesuai dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri PKP menutup arahannya dengan optimisme tinggi agar BNI dapat menggenjot performa penyerapan KPP hingga penghujung tahun 2026, serta bersaing secara sehat dengan perbankan nasional lainnya.

“Saya percaya BNI ke depan bisa lebih maju dan lebih baik lagi. BNI juga harus membuat sejarah sebagai bank yang penyerapan KPP-nya paling tinggi, bukan paling rendah,” pungkas Menteri PKP.

Acara sosialisasi ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kementerian PKP, komisioner dan jajaran BP Tapera, direksi serta manajemen BNI, DPP Asosiasi Pengembang, serta ratusan pengembang perumahan mitra strategis.