Kebut Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Dorong BJB Percepat Penyaluran KUR Perumahan

RubrikProperti.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus tancap gas mendorong percepatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat melalui fasilitas Kredit Program Perumahan (KPP).

Pemerintah menargetkan penyaluran pembiayaan perumahan ini dapat semakin luas, cepat, mudah, murah, transparan, dan tepat sasaran demi menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (akrab disapa Menteri Ara), menegaskan bahwa pemerintah perlu turun gunung untuk memastikan secara langsung proses penyaluran KUR Perumahan berjalan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Hal tersebut ditegaskannya saat menghadiri Kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank BJB, serta Sosialisasi Rumah Subsidi FLPP di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Senin (5 Oktober 2026).

“Kita harus mengecek langsung proses KUR Perumahan ini kepada nasabah. Kita harus memastikan prosesnya cepat, murah, dan mudah, serta tidak ada pungli di lapangan,” ujar Menteri Ara.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa percepatan layanan pembiayaan perumahan harus menjadi atensi bersama antara pemerintah, pihak perbankan, pengembang, kontraktor, toko bangunan, hingga pelaku UMKM. Kolaborasi ini mutlak diperlukan agar manfaat kredit dapat langsung dirasakan oleh rakyat.

“Jangan kita jadi pemerintah yang sabar, karena rakyat sudah tidak sabar. Kita harus bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi!” tegasnya di hadapan para peserta.

Baca Juga: Lebih dari Sekadar Proyek Rumah, Program Gentengisasi Bawa Multiplier Effect bagi Perajin Daerah

Usulan Plafon Rp50 Triliun dan Target Bank BJB

Menteri Ara menjelaskan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas pembiayaan perumahan melalui KPP. Kabar baiknya, target plafon KPP tahun 2026 yang sebelumnya dipatok sebesar Rp36 triliun, saat ini telah diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk ditingkatkan hingga menyentuh Rp50 triliun.

Hingga 3 Oktober 2026, realisasi KPP secara nasional telah mencapai Rp26,78 triliun yang sukses disalurkan kepada 112.713 debitur. Capaian tersebut setara dengan 69,62 persen dari target Rencana Teknis Perbankan (RTP). Program raksasa ini didukung oleh konsorsium 29 bank (Himbara, BPD, dan bank swasta).

Khusus untuk wilayah Jawa Barat, realisasi KPP tercatat mencapai Rp4,19 triliun (sekitar 64,88 persen dari target). Di provinsi ini, Bank BJB menjadi salah satu tulang punggung penyalur KPP dengan target alokasi dana sebesar Rp500 miliar untuk 1.286 debitur sepanjang tahun 2026. Namun, hingga awal Oktober 2026, Bank BJB baru merealisasikan penyaluran sebesar Rp90,7 miliar kepada 179 debitur.

Merespons data tersebut, Menteri Ara mendorong jajaran Bank BJB untuk segera menggenjot kinerja penyalurannya agar semakin banyak warga Jawa Barat yang terbantu.

“Saya doakan Bank Jabar (BJB) bisa kembali ke peringkat 1. Tentunya harus dengan semangat, kerja keras, dan eksekusi yang lebih cepat karena program KUR Perumahan ini sangat bermanfaat dan menyentuh langsung denyut ekonomi rakyat,” kata Menteri Ara memberi semangat.

Baca Juga: Tanpa Repot Susun Kepingan Kecil, Asia Tile Rilis Keramik Motif Mosaik Berukuran Praktis

Menyerap Aspirasi dan Perkuat Sinergi

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 140 peserta tersebut, Menteri Ara turut berdiskusi interaktif dengan sejumlah nasabah dan pelaku usaha dari unsur UMKM, pengembang, kontraktor, dan pemilik toko bangunan.

Ia secara langsung menggali pengalaman para pelaku usaha mengenai proses pengajuan KUR Perumahan—mulai dari tingkat kemudahan, kecepatan, syarat administrasi, hingga berbagai kendala yang masih mengganjal. Menurutnya, kesuksesan program tidak boleh hanya diukur dari sisi angka statistik, tetapi harus diuji dari efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

“Kita harus memberikan regulasi dan solusi yang baik dan cepat. Jangan sampai aturan-aturan yang ada malah menyulitkan rakyat untuk mendapatkan manfaat,” jelasnya mengingatkan para pemangku kepentingan.

Melengkapi agenda hari itu, BP Tapera turut hadir memberikan sosialisasi mengenai program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sosialisasi ini membedah tata cara pengajuan dan ragam kemudahan KPR FLPP, baik untuk rumah tapak maupun rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sebagai simbolisasi komitmen pembiayaan, acara ini ditutup dengan prosesi penyerahan mockup KPP kepada perwakilan nasabah yang disaksikan langsung oleh Menteri PKP.

Kementerian PKP meyakini bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik hunian, melainkan juga sangat bergantung pada kemudahan akses pembiayaan dan kecepatan pelayanan birokrasi. Dengan penguatan kolaborasi antarlembaga, pemerintah optimistis akses hunian layak bagi masyarakat luas dapat terwujud lebih cepat.