RP – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha adalah kunci utama dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Dalam forum tersebut, Menteri yang akrab disapa Ara ini menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Ekosistem perumahan, termasuk dukungan dari Kadin, sangat krusial untuk mengejar target penyediaan rumah layak huni.
Fokus Anggaran 2026: Renovasi Rumah Rakyat Miskin
Menteri Ara memaparkan rencana strategis kementeriannya untuk tahun mendatang. Ia menyoroti alokasi anggaran yang signifikan untuk perbaikan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya perlu dukungan dari seluruh ekosistem, termasuk dari Kadin. Kita tidak bisa bekerja sendiri di sektor perumahan ini. Tahun 2026, 80 persen anggaran Kementerian PKP diarahkan untuk merenovasi rumah rakyat miskin, yaitu sebanyak 400 ribu rumah,” ujar Menteri Ara.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan yang telah berkontribusi nyata. Ia menyebutkan beberapa pihak yang telah aktif membantu, seperti Djarum, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan asosiasi profesi di bawah naungan Kadin.
“Ini contoh nyata semangat gotong royong,” tambahnya.
Komitmen Kadin: Target Renovasi 500 Rumah
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Pedesaan, dan Transmigrasi, Thomas Jusman, menyatakan kesiapannya. Menurut Thomas, penyediaan hunian layak dan terjangkau merupakan isu strategis yang harus dijawab melalui kerja bersama (“kolaborasi”).
Sebagai langkah konkret, Kadin telah meluncurkan program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Kadin menargetkan renovasi 500 rumah hingga April 2026 pada tahap pertama ini,” jelas Thomas.
Distribusi renovasi rumah program Kadin ini meliputi:
- Jakarta: 200 unit
- Banten: 100 unit
- Jawa Barat: 100 unit
- Nusa Tenggara Timur (NTT): 50 unit
- Bangka Belitung: 50 unit
Program ini akan dijalankan melalui kolaborasi erat dengan kementerian terkait serta berbagai yayasan sosial.
Sinergi untuk Hasil Tepat Sasaran
Menteri Ara menyambut positif inisiatif Kadin tersebut. Ia menilai langkah ini sangat sejalan dengan prioritas pemerintah dalam percepatan penyediaan hunian. Kementerian PKP berkomitmen memperkuat koordinasi agar bantuan dari pemerintah maupun swasta dapat saling melengkapi.
“Kami ingin memastikan semua kolaborasi ini memberikan hasil nyata bagi rakyat, terutama keluarga miskin yang selama ini tinggal di rumah tidak layak,” tegas Menteri Ara menutup pembicaraan.