Kebut Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP Ajak Bank Swasta dan BPD Salurkan KUR Perumahan

RubrikProperti.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah agresif ini diambil guna mengoptimalkan capaian Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.

Dengan sisa waktu sekitar dua bulan menjelang tutup tahun anggaran 2026, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi dana pembiayaan, serta respons cepat terhadap penyelesaian kendala di lapangan.

Instruksi tersebut disampaikan secara lugas oleh Menteri Ara (sapaan akrabnya) saat memimpin rapat koordinasi evaluasi capaian KUR Perumahan dan FLPP di Kantor Kementerian PKP, Gedung Mandiri, Jakarta, pada Senin (19 Oktober 2026). Rapat strategis ini melibatkan BP Tapera, perwakilan konsumen, asosiasi pengembang, hingga jajaran perbankan nasional, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan bank swasta.

“Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian perumahan subsidi dan KUR Perumahan tahun ini. Untuk KUR Perumahan ada Bank BRI, dan untuk FLPP ada Bank BTN,” ujar Menteri Ara membuka arahannya.

Baca Juga: BP Tapera Dorong Pekerja Muda Miliki Rumah Pertama Melalui KPR FLPP di ISEF 2026

Rincian Capaian FLPP dan Kredit Perumahan 2026

Berdasarkan pemaparan data BP Tapera per 19 Oktober 2026, program pembiayaan rumah bersubsidi terus menunjukkan tren progresif, dengan rincian:

• Realisasi KPR FLPP: Telah mencapai 184.342 unit (52,67 persen dari target 350.000 unit tahun 2026). Angka ini terdiri atas 184.318 unit KPR rumah tapak dan 24 unit KPR rumah susun.
• Peningkatan Bulanan: Realisasi khusus periode 1–19 Oktober 2026 telah menembus 19.334 unit, melampaui capaian sepanjang Oktober tahun lalu (14.746 unit).
• Potensi Sisa Tahun: Terdapat pipeline permintaan 39.830 unit yang sedang dalam proses pembangunan hingga akad, serta stok tersedia sebanyak 28.208 unit. Jika terserap sempurna, akumulasi penyaluran di akhir tahun diproyeksikan menyentuh 224.172 unit (64 persen dari target).

Selain FLPP, Kementerian PKP juga mengevaluasi performa Kredit Program Perumahan sebagai instrumen pembiayaan dari sisi permintaan (demand) dan penyediaan (supply).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, memaparkan bahwa hingga 18 Oktober 2026, total penyaluran pembiayaan tersebut telah menembus Rp27,74 triliun (68,21 persen dari target Rencana Target Pagu/RTP) kepada 115.897 debitur. Berikut adalah rincian distribusinya:

• Sisi Permintaan (Demand): Tersalurkan Rp18,28 triliun. Mayoritas digunakan untuk renovasi rumah (Rp13,55 triliun), disusul pembelian rumah baru (Rp2,82 triliun), dan pembangunan rumah penunjang usaha (Rp1,19 triliun).
• Sisi Penyediaan (Supply): Tersalurkan Rp9,46 triliun. Aliran dana ditujukan bagi pengembang perumahan (Rp5,47 triliun), pedagang bahan bangunan (Rp2,94 triliun), dan penyedia jasa konstruksi (Rp1,06 triliun).

Dari sisi komitmen perbankan, Bank BRI mencatat tambahan plafon kredit Rp8 triliun (total plafon 2026 menjadi Rp16 triliun). Sementara itu, Bank BTN telah menyalurkan Rp6,03 triliun kepada 9.123 debitur. Bank daerah tak mau kalah, di mana BPD Jawa Tengah sukses mencatat realisasi Rp1,39 triliun atau 92,48 persen dari target RTP-nya.

Baca Juga: Tanpa Perlu ke Kantor BPN, Cek Bentuk dan Nilai Tanah Kini Bisa Lewat Bhumi ATR/BPN

Dorong Peran Swasta Sasar Pekerja Informal

Melihat data tersebut, Menteri PKP secara khusus meminta bank swasta dan BPD untuk memperbesar porsi kontribusi mereka, agar beban penyaluran tidak hanya bertumpu pada bank pelat merah (Himbara). Perluasan partisipasi perbankan diyakini menjadi kunci pembuka akses pembiayaan yang lebih inklusif.

“KUR Perumahan adalah instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah. Kita butuh fleksibilitas pembiayaan bagi pekerja informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, dan pelaku UMKM agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk punya rumah sendiri,” tegasnya.

Untuk menyukseskan visi tersebut, Menteri Ara juga memperkenalkan program “gentengisasi” yang akan berjalan berdampingan dengan program bedah rumah dan FLPP. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian seraya menghidupkan mesin ekonomi UMKM di daerah.

“Kita harus punya kemampuan problem solver yang tinggi dalam menyediakan pelayanan terbaik untuk rakyat, dengan sinergi superteam bersama seluruh ekosistem perumahan,” pesan Menteri PKP di hadapan jajaran asosiasi pengembang (Apersi, Himperra, PI, Apernas Jaya) dan perwakilan belasan bank nasional.

Sebagai langkah pamungkas percepatan target akhir tahun, Kementerian PKP telah menyiapkan tiga agenda strategis raksasa yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto:

1. 8 November 2026: Peluncuran program gentengisasi sebanyak 2,4 juta genteng.
2. 17 Desember 2026: Perhelatan akad massal 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur.
3. 31 Desember 2026: Perhelatan akad massal 30.000 rumah subsidi di Bekasi, Jawa Barat.

Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat, Kementerian PKP optimis dapat mengurai tingginya angka backlog hunian dan mengantarkan masyarakat pada kepemilikan rumah yang layak serta terjangkau.