Perkuat Ekosistem Pembiayaan, Menteri PKP Apresiasi BRI Sebagai Penopang Utama KUR Perumahan

RubrikProperti.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus bergerilya memperkuat akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan para pelaku usaha ekosistem properti. Langkah strategis ini ditempuh guna mendukung percepatan eksekusi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu pilar prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta Sosialisasi Rumah Subsidi oleh BP Tapera di Pendopo Bupati Subang, Jawa Barat, pada Senin (5 Oktober 2026).

Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian penuh untuk mendorong agar program pembiayaan perumahan dapat benar-benar memberikan kemudahan nyata bagi rakyat—baik untuk memperoleh rumah subsidi maupun untuk mengembangkan UMKM yang berkaitan dengan sektor material perumahan.

“Kita harus memastikan kecepatan dan kemudahan dalam melayani rakyat. Jangan sampai regulasi dan aturan yang ada justru menyulitkan rakyat untuk mendapatkan hak dan manfaatnya,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait.

Dalam laporannya, Menteri PKP membeberkan bahwa target plafon Kredit Program Perumahan (KPP) pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Dari yang sebelumnya dipatok sebesar Rp36 triliun, plafon tersebut telah diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk ditingkatkan hingga menyentuh angka Rp50 triliun.

Hingga 3 Oktober 2026, total dana KPP yang telah terealisasi sukses mencapai Rp26,78 triliun dan tersalurkan kepada 112.713 debitur. Capaian impresif tersebut telah memenuhi 69,62 persen dari target Rumah Tangga Penerima (RTP).

Ditinjau dari sisi penyalurannya, pembiayaan pada sisi permintaan (demand) tercatat sebesar Rp17,59 triliun (84,45 persen), sedangkan pada sisi penyediaan (supply) mencapai Rp9,19 triliun (52,11 persen). Pada sisi demand, pemanfaatan dana paling banyak digunakan untuk renovasi rumah yang telah menjangkau 89.433 debitur. Sementara pada sisi supply, serapan terbesar dilakukan oleh pengembang perumahan dengan nilai menembus Rp5,34 triliun.

Program KPP berskala masif ini didukung oleh konsorsium 29 bank yang terdiri atas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan sejumlah bank swasta.

Baca Juga: Lebih dari Sekadar Proyek Rumah, Program Gentengisasi Bawa Multiplier Effect bagi Perajin Daerah

BRI Dominasi Realisasi KUR Perumahan

Dari puluhan bank tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tampil sebagai pahlawan penyalur dengan angka realisasi terbesar. Hingga awal Oktober 2026, realisasi pembiayaan perumahan melalui BRI telah menembus Rp12,55 triliun, atau mendominasi sekitar 46,87 persen dari total capaian KPP nasional.

“Dari semua bank penyalur dalam menyalurkan KUR Perumahan, yang terbaik adalah BRI. Sistem ekonomi kerakyatan di BRI sudah berjalan sangat baik sekali. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BRI atas kerja keras serta dedikasinya,” puji Maruarar, atau yang akrab disapa Menteri Ara.

Sementara itu, berdasarkan pemetaan wilayah, Provinsi Jawa Barat mencatatkan diri sebagai daerah dengan serapan tertinggi, yakni realisasi KPP sebesar Rp4,19 triliun (64,88 persen nasional). Khusus di Kabupaten Subang sendiri, realisasi KPP telah menembus sekitar Rp301 miliar yang menjangkau sekitar 1.080 debitur.

Dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 330 peserta tersebut, Menteri PKP juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan sejumlah penerima manfaat (UMKM, pengembang, kontraktor, toko bangunan) dan nasabah rumah subsidi FLPP. Dari dialog tersebut, publik secara terbuka memberikan apresiasi terhadap proses pengajuan KUR Perumahan di BRI yang dinilai cair dengan cepat, mudah, dan lancar.

Perangi Rentenir dan Persiapan Akad Massal

Menteri Ara menegaskan bahwa pemerintah wajib turun gunung memastikan proses pembiayaan berjalan sesuai dengan muruah Presiden Prabowo, yakni akses keuangan yang murah, cepat, dan pro-rakyat.

“KUR Perumahan ini dibuat oleh Presiden Prabowo supaya rakyat tidak terjerat lilitan rentenir. Negara sebesar Indonesia harus bisa membebaskan rakyatnya dari rentenir dengan proses pinjaman yang mudah, murah, dan cepat. Kami ingin memastikan tidak ada pungutan-pungutan liar di lapangan,” tegasnya.

Selain urusan pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan UMKM lokal ke dalam rantai pasok ekosistem properti nasional. Salah satu terobosannya adalah pemanfaatan 2,4 juta genteng produksi UMKM lokal bersertifikasi SNI yang berpusat di Majalengka. Menteri PKP berencana mengundang Presiden Prabowo untuk meresmikan peluncuran program “gentengisasi” tersebut secara langsung.

Baca Juga: Anggaran Rp1,52 Triliun Disiapkan, Pemerintah Kebut Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan

Turut melengkapi rangkaian acara di Subang, BP Tapera memberikan sosialisasi komprehensif mengenai tata cara dan kemudahan memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). BRI sendiri tercatat telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebanyak 28.137 unit per 5 Oktober 2026.

Menutup acara, Menteri Ara memberikan sedikit bocoran terkait perhelatan akbar perumahan di penghujung tahun. “Saya sudah mengundang Bapak Presiden Prabowo untuk hadir dalam perhelatan bersejarah Akad Massal 71.000 rumah yang rencananya akan digelar pada Desember 2026 nanti,” ungkapnya.

Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, turut menyampaikan rasa syukurnya atas atensi pemerintah pusat. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP atas program yang diselenggarakan hari ini. Semoga dapat tersampaikan secara luas dan membawa manfaat konkret untuk seluruh masyarakat Subang,” pungkas Reynaldy.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho; Staf Ahli Menteri PKP, Riady; dan Staf Khusus Menteri, Kiki Sidabutar. Acara ditutup dengan prosesi penyerahan mockup KPP kepada perwakilan nasabah dan penandatanganan komitmen bersama yang diiringi kumandang lagu “Bongkar” karya Iwan Fals sebagai simbol semangat mendobrak penghalang birokrasi pembiayaan perumahan rakyat.