RP – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu penyelesaian. Prinsip tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan.
Penegasan itu disampaikan Nusron saat memimpin rapat Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (6/1/2026). Menurutnya, pelayanan publik yang baik harus memberikan kejelasan kepada pemohon, mulai dari estimasi waktu penyelesaian hingga posisi berkas yang dapat ditelusuri secara jelas.
“Kantor kita ini berorientasi pada pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Kepuasan itu muncul ketika ada kepastian kapan selesainya dan prosesnya bisa dilacak,” ujar Nusron.
Penguatan SOP untuk Percepatan dan Akuntabilitas
Dalam kesempatan tersebut, Nusron yang didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, juga membahas kelanjutan percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV 2025.
Ia menekankan pentingnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan tetap patuh pada ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Sinar Mas Land Hadirkan Medical Suites di D-HUB SEZ BSD City
“Ini salah satu pentingnya SOP, sebagai seni pengamanan diri dan seni menjaga kepuasan pelanggan. Kita melayani masyarakat secara prudent, patuh aturan, tetapi juga harus cepat agar pemohon merasa puas,” jelasnya.
Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah kepala kantor pertanahan dan jajaran dari wilayah Bogor, Depok, Cianjur, hingga Sukabumi. Dalam forum itu, masing-masing satuan kerja diminta memaparkan tantangan pelayanan di wilayahnya, termasuk kesiapan sumber daya manusia.
Perkuat SDM di Wilayah Penyangga Ibu Kota
Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Nusron menegaskan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten. Menurutnya, beban layanan pertanahan di wilayah tersebut menuntut aparatur yang profesional, berintegritas, dan berani mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
“Khususnya di Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, SDM kita harus diperkuat. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin, prudent, tapi tetap berani. Kalau berani tanpa kehati-hatian, itu justru berbahaya,” tegas Nusron.
Baca Juga: RUPSLB BTN Putuskan Penambahan Komisaris, Didyk Choiroel Resmi Diangkat
Dalam kegiatan tersebut, Nusron turut didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, termasuk Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan jajaran.