RP – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama ekosistem perumahan menggelar rapat koordinasi untuk membahas tiga isu strategis pengembangan perumahan di Provinsi Jawa Barat, yakni keterkaitan pertambangan, perizinan perumahan, dan pembiayaan. Rapat tersebut berlangsung di Bandung, Kamis (22/1/2026).
Rapat koordinasi dihadiri jajaran Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, asosiasi pengembang perumahan, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait. Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan iklim pembangunan perumahan yang kondusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengurai berbagai hambatan pembangunan perumahan di Jawa Barat, khususnya terkait tata ruang, perizinan, dan akses pembiayaan.
Baca Juga: Diresmikan Presiden Prabowo, SIG Pasok 115.609 Ton Semen untuk Kilang Minyak Terbesar di Indonesia
“Jawa Barat memiliki kebutuhan perumahan yang sangat besar. Karena itu, persoalan pertambangan, perizinan, dan pembiayaan harus dibahas bersama agar pembangunan perumahan dapat berjalan cepat, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Maruarar.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas komitmen dan dukungan yang konsisten terhadap program perumahan di Jawa Barat.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang terus memberikan dukungan penuh terhadap program perumahan. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” kata Maruarar.
Menteri PKP turut menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tetap menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas dalam pembangunan perumahan.
“Percepatan perizinan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan, agar pembangunan perumahan berkelanjutan dan tidak menimbulkan risiko di kemudian hari,” tegasnya.
Baca Juga: BTN Expo 2026 Resmi Dibuka, BTN Perkuat Peran sebagai Bank Modern Berbasis Ekosistem Terintegrasi
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian bagi pembangunan perumahan. Ia mengungkapkan bahwa pada Februari 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerbitkan surat edaran baru terkait perizinan perumahan.
“Perizinan perumahan yang tidak berada di lokasi rawan bencana akan kami dorong untuk dipercepat. Sedangkan perizinan yang sudah masuk akan diselesaikan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dedi.
Rapat koordinasi juga membahas keterkaitan aktivitas pertambangan dengan perencanaan wilayah perumahan, penyederhanaan proses perizinan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan lingkungan, serta penguatan skema pembiayaan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, Kementerian PKP berharap terbangun kesepahaman dan langkah konkret antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh ekosistem perumahan untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak, aman, terjangkau, dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat Jawa Barat.